TANGERANG, Pendakilaut.co — Pemerintah Provinsi Bali resmi memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam bidang keimigrasian. Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto. Kesepakatan tersebut berfokus pada optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di sektor imigrasi.

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 yang digelar di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026).

Kerja sama ini dinilai memiliki nilai strategis bagi Bali sebagai salah satu destinasi wisata internasional dengan intensitas kunjungan warga negara asing yang tinggi. Melalui MoU tersebut, diharapkan kualitas pelayanan keimigrasian semakin meningkat, sekaligus memperketat pengawasan terhadap mobilitas orang asing yang keluar-masuk wilayah Bali.

Dalam sambutannya, Agus Andrianto menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menjadi modal penting bagi kementeriannya dalam menjalankan berbagai program kerja. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga integritas seluruh pihak yang terlibat.

Ia menekankan bahwa sinergi yang dibangun harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas. Pada kesempatan yang sama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak lain, termasuk Kementerian Koperasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta BPJS.

Lebih lanjut, Agus mengajak seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian institusi pemasyarakatan. Ia menekankan pentingnya melihat kontribusi sektor ini dalam konteks pembangunan nasional yang lebih luas, bukan hanya sebatas fungsi pembinaan semata.

Menurutnya, momentum peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 harus menjadi titik refleksi untuk menilai apa yang telah dicapai dan merumuskan langkah ke depan. Ia juga mendorong agar warga binaan tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan subjek yang mampu berkontribusi secara produktif bagi negara.

Salah satu fokus utama yang kini dikembangkan adalah program ketahanan pangan yang terintegrasi dengan kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Program ini diharapkan mampu memberdayakan warga binaan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Kegiatan yang mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selain itu, acara juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I).

(FS)