Penanganan Dugaan KDRT Dokter RSU Geneng Ngawi Dipertanyakan, Kapolres Janji Panggil Kasat Reskrim dan Unit PPA
Foto – Dugaan KDRT Dokter RSU Geneng Jadi Sorotan, SMSI Solo Raya Pertanyakan Kinerja Satreskrim Polres Ngawi.

 

NGAWI – Penanganan laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan seorang dokter berinisial MSR, yang bertugas di RSU Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan penghentian proses penanganan perkara tersebut.

Laporan yang diajukan seorang perempuan berinisial YE (46), istri dokter MSR, sejak 2 Mei 2026 itu kini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, transparansi penyelidikan, serta mekanisme penanganan perkara oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ngawi.

Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., menyatakan akan meminta klarifikasi kepada Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi bersama jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terkait perkembangan dan dugaan penghentian penanganan laporan tersebut.

Komitmen itu disampaikan Kapolres ketika menerima kunjungan dan audiensi jajaran Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Solo Raya di aula Polres Ngawi.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah wartawan menyampaikan informasi mengenai laporan dugaan KDRT yang dinilai belum memperoleh kejelasan penanganan.

Kapolres menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat laporan masyarakat yang dalam proses penanganannya terhenti atau belum memperoleh kepastian.

“Terima kasih atas informasi dan laporannya. Nanti segera saya panggil anggota saya, Kasat Reskrim AKP Aris Gunadi khususnya Kanit PPA, untuk saya tanyakan atas dasar apa penanganan laporan tersebut dihentikan,” ujar Amirul sebagaimana disampaikan dalam keterangan audiensi.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut tanggung jawab institusi kepolisian dalam memastikan setiap laporan masyarakat ditangani sesuai prosedur hukum.

Klarifikasi yang dijanjikan Kapolres diharapkan dapat menjelaskan status perkara, tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan, serta dasar hukum apabila benar terdapat keputusan untuk menghentikan penanganan laporan.

Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat konfirmasi resmi mengenai apakah laporan tersebut telah dihentikan pada tahap penyelidikan atau telah memasuki tahap penyidikan dan kemudian dihentikan.

Perbedaan tahapan tersebut penting untuk memastikan prosedur hukum yang berlaku serta hak-hak pihak pelapor.

Laporan Diajukan Sejak Mei 2026

Persoalan ini bermula ketika YE (46) melaporkan suaminya, dokter MSR, kepada Polres Ngawi pada 2 Mei 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menurut pengakuan YE dialaminya selama menjalani kehidupan perkawinan.

Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi sebelumnya membenarkan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan dugaan KDRT tersebut.

Sebagaimana diberitakan detikJatim pada 11 Juni 2026, Aris saat itu menyampaikan bahwa perkara masih dalam proses penyelidikan.

Namun, beberapa waktu kemudian, muncul informasi bahwa penanganan perkara diduga tidak dilanjutkan.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan dari pihak pelapor mengenai perkembangan laporan yang telah diajukannya.

Menurut keterangan yang disampaikan, proses penanganan perkara disebut telah melibatkan pemeriksaan sejumlah saksi serta adanya hasil visum yang berkaitan dengan dugaan kekerasan.

Pihak pelapor mempertanyakan bagaimana hasil pemeriksaan tersebut dipertimbangkan oleh penyidik sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan perkara.

Dalam penanganan dugaan tindak pidana KDRT, keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, dan bukti lain yang relevan merupakan bagian dari bahan penilaian penyidik.

Namun, keberadaan visum maupun saksi tidak dengan sendirinya memastikan bahwa suatu tindak pidana telah terbukti. Seluruh alat bukti harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:  Polemik Pembangunan RS di Canggu Menguat, Klaim Dana Punia Rp 50 Juta Dibantah Pihak Banjar dan Pengurus Pura

Oleh karena itu, kejelasan mengenai proses pemeriksaan dan status perkara menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.

Pelapor Mengaku Mengalami Kekerasan dan Ditinggalkan Bersama Dua Anak

Dalam keterangannya, YE mengungkapkan sejumlah persoalan yang disebut dialaminya selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama MSR.

Ia mengaku mengalami dugaan kekerasan fisik dan verbal yang berdampak terhadap kondisi kehidupan keluarganya.

Selain itu, YE menyebut bahwa sejak September 2025 dirinya telah ditinggalkan bersama kedua anaknya.

Situasi tersebut, menurut YE, semakin berat karena salah seorang anaknya disebut memiliki autisme dan membutuhkan perhatian serta pendampingan khusus.

YE juga menceritakan bahwa sebelum menikah, dirinya pernah bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut.

Setelah menikah, ia memilih meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti suaminya yang bertugas di Kabupaten Ngawi.

Keputusan tersebut, menurut penuturannya, diambil sebagai bagian dari komitmen membangun kehidupan rumah tangga.

Namun, persoalan yang kemudian muncul membuat YE berharap adanya penyelesaian yang adil, termasuk mengenai tanggung jawab keluarga dan masa depan kedua anaknya.

Ia menginginkan agar laporan yang telah diajukannya kepada kepolisian memperoleh penanganan sesuai ketentuan hukum.

Meski demikian, seluruh keterangan mengenai dugaan kekerasan dan persoalan rumah tangga tersebut merupakan pengakuan pihak pelapor yang masih memerlukan pembuktian.

Dokter MSR sebagai pihak terlapor tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, menyampaikan bukti, serta memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Penghentian Penanganan Perkara Perlu Penjelasan Hukum

Dugaan penghentian penanganan laporan menjadi persoalan utama yang kini disoroti.

Pihak pelapor mempertanyakan apakah seluruh proses pemeriksaan telah dilakukan secara menyeluruh sebelum penyidik mengambil keputusan.

Dalam sistem peradilan pidana, penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan memiliki konsekuensi hukum serta mekanisme yang berbeda.

Apabila suatu perkara masih berada dalam tahap penyelidikan, aparat kepolisian perlu memastikan apakah terdapat dasar yang cukup untuk meningkatkan penanganannya ke tahap penyidikan.

Sementara itu, apabila perkara telah memasuki tahap penyidikan, penghentian penyidikan harus didasarkan pada alasan hukum yang sah dan dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku.

Karena itu, penting untuk memastikan apakah laporan dugaan KDRT tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan atau telah ditingkatkan menjadi penyidikan.

Kejelasan ini juga diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat dokumen penghentian perkara, termasuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), apabila memang telah diterbitkan.

Sampai saat ini, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam audiensi, belum terdapat kepastian mengenai penerbitan SP3 dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, dugaan penghentian laporan belum dapat disimpulkan sebagai tindakan yang melanggar prosedur sebelum terdapat penjelasan resmi dari pihak kepolisian.

Namun, ketidakjelasan perkembangan perkara tetap menjadi persoalan yang perlu dijawab karena pelapor memiliki kepentingan hukum untuk mengetahui status laporan yang telah disampaikannya.

Transparansi mengenai perkembangan penanganan perkara juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

SMSI Solo Raya Minta Penanganan Dilakukan Profesional

Koordinator SMSI Solo Raya, Warsito, menyatakan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan penanganan laporan dugaan KDRT tersebut.

Menurut Warsito, aparat kepolisian perlu memastikan setiap laporan masyarakat memperoleh penanganan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut konflik rumah tangga antara pelapor dan terlapor, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum yang menjadi hak setiap warga negara.

Baca Juga:  Dugaan Pungli dan Permintaan “Atensi” Bulanan, Nama Oknum Satreskrim Polresta Denpasar Disorot

“Kami meminta Kapolres Ngawi benar-benar menindaklanjuti persoalan ini. Jangan sampai ada laporan masyarakat yang terhenti tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang sudah ada bukti visum dan saksi yang diperiksa, tentu harus dijelaskan bagaimana perkembangan serta dasar hukum penghentian penanganannya,” kata Warsito.

Warsito menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mendahului proses hukum ataupun menyimpulkan adanya kesalahan yang dilakukan penyidik.

Namun, menurut dia, setiap keputusan dalam penanganan perkara harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Terlebih, perkara dugaan KDRT berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses penanganannya.

Warsito berharap jajaran Unit PPA Polres Ngawi menjalankan tugas sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan hak pelapor untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara.

Ia juga meminta agar pimpinan kepolisian melakukan evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan laporan tersebut.

“Jangan sampai muncul istilah masuk angin dalam penanganan perkara. Kami ingin semuanya terang benderang. Kalau memang ada kekeliruan prosedur, harus dievaluasi. Kalau ada anggota yang terbukti melanggar aturan, harus ditindak sesuai ketentuan,” ujarnya.

Pernyataan Warsito tersebut merupakan bentuk dorongan agar proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Belum terdapat informasi yang dapat memastikan adanya intervensi ataupun pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian dalam penanganan laporan tersebut.

Persoalan Pemberitaan Juga Menjadi Perhatian

Selain menyoroti penanganan laporan dugaan KDRT, Warsito turut menyinggung informasi mengenai adanya laporan dari pihak dokter MSR terhadap dua wartawan yang sebelumnya memberitakan persoalan tersebut.

Menurut Warsito, persoalan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik perlu ditangani dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ia mengingatkan bahwa wartawan memiliki fungsi kontrol sosial, termasuk dalam menyampaikan informasi mengenai pelayanan publik dan proses penegakan hukum.

Namun, pelaksanaan fungsi tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip verifikasi, keberimbangan, akurasi, serta Kode Etik Jurnalistik.

“Jangan sampai wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru merasa terintimidasi ketika menyampaikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Kami siap mengawal rekan-rekan wartawan sesuai mekanisme dan perlindungan hukum pers,” kata Warsito.

Ia menegaskan bahwa SMSI Solo Raya siap memberikan pendampingan apabila terdapat persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik.

Dalam hal keberatan terhadap produk pemberitaan, mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian sesuai ketentuan.

Meski demikian, substansi laporan terhadap kedua wartawan tersebut masih perlu diperjelas untuk memastikan mekanisme hukum yang tepat.

Adanya laporan terhadap wartawan juga tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk intimidasi tanpa pemeriksaan terhadap fakta dan konteks persoalannya.

Kapolres Diapresiasi, Tindak Lanjut Dinantikan

Di tengah munculnya berbagai pertanyaan mengenai penanganan perkara, Warsito memberikan apresiasi terhadap sikap Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim yang dinilainya terbuka dalam menerima masukan.

Menurut Warsito, Kapolres telah memberikan kesempatan kepada jajaran SMSI Solo Raya untuk menyampaikan informasi dan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

“Kami mengapresiasi Kapolres Ngawi yang telah menerima kedatangan kami dengan baik. Beliau juga memberikan ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan dan berjanji segera memanggil anggota terkait. Ini merupakan langkah awal yang patut diapresiasi,” ungkapnya.

Baca Juga:  Eks Jampidsus Resmi Berstatus Tersangka

Namun, Warsito berharap komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui langkah konkret.

Ia menilai pemanggilan Kasat Reskrim dan jajaran Unit PPA perlu menghasilkan penjelasan mengenai status laporan, proses pemeriksaan yang telah dilakukan, serta alasan hukum apabila benar penanganan perkara telah dihentikan.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar pihak pelapor memperoleh kepastian dan masyarakat tidak terus berspekulasi mengenai proses penanganan perkara.

Keterbukaan dalam memberikan penjelasan juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Perlindungan Perempuan dan Anak Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Perkara dugaan KDRT yang melibatkan dokter RSU Geneng tersebut turut mengingatkan pentingnya penanganan laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cermat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum bagi perlindungan korban serta penanganan dugaan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga.

Dalam penerapannya, aparat penegak hukum dituntut melakukan pemeriksaan secara objektif dengan tetap memperhatikan hak pelapor maupun terlapor.

Kepentingan anak juga perlu menjadi pertimbangan, terutama apabila persoalan rumah tangga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari.

Namun, penanganan dugaan KDRT tetap harus dipisahkan dari penilaian mengenai konflik perkawinan yang belum tentu seluruhnya merupakan tindak pidana.

Setiap dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan berdasarkan fakta, keterangan, serta alat bukti yang sah.

Di sisi lain, pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara melalui mekanisme yang berlaku.

Apabila terdapat keputusan penghentian penyidikan, pihak yang berkepentingan juga dapat menempuh upaya hukum sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, transparansi penanganan perkara menjadi penting bukan hanya untuk menjawab pertanyaan masyarakat, tetapi juga memastikan hak-hak hukum seluruh pihak tetap terlindungi.

Menunggu Hasil Klarifikasi Internal Polres Ngawi

Perhatian terhadap perkara dugaan KDRT dokter RSU Geneng kini tertuju pada langkah lanjutan Kapolres Ngawi.

Pernyataan AKBP Mohammad Amirul Hakim untuk memanggil Kasat Reskrim AKP Aris Gunadi dan jajaran Unit PPA menjadi awal dari upaya memperjelas penanganan laporan yang telah diajukan sejak Mei 2026.

Sejumlah hal masih membutuhkan penjelasan, terutama mengenai tahapan penanganan perkara, pemeriksaan saksi, hasil visum, serta ada atau tidaknya keputusan penghentian penyelidikan maupun penyidikan.

Kepastian tersebut diperlukan agar pihak pelapor memahami posisi hukumnya dan dapat menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan.

Pada saat yang sama, dokter MSR sebagai terlapor tetap harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan.

SMSI Solo Raya menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara hingga terdapat penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menangani laporan masyarakat, khususnya perkara yang menyangkut dugaan kekerasan terhadap perempuan.

Sebab, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir suatu perkara, tetapi juga oleh keterbukaan prosedur, objektivitas pemeriksaan, serta terpenuhinya hak setiap pihak selama proses penanganan berlangsung.

Kini, penjelasan resmi Polres Ngawi menjadi hal yang dinantikan untuk memastikan apakah dugaan penghentian penanganan laporan KDRT tersebut telah dilakukan sesuai prosedur atau masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

( Red )

Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *